Enjoy Learning

Sumber ; Surya

PEMERINTAH lewat Badan Standar Nasional Pendidikan mengumumkan standar nilai ujian, yakni rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. 

Khusus SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan minimal 7,00. Jangan sampai standar nilai yang sedemikian ini menjadi motivasi menggiatkan model-model kekerasan terhadap peserta didik. Ada cara-cara bijak untuk mencapai tujuan tersebut, yang tidak harus menggunakan aksi ekstrem. 

Pendekatan semacam itu kendati dapat membuat mereka (para siswa) rajin belajar, tapi tidak atas dasar kesadaran, kesenangan, dan kecintaan mereka kepada mata pelajaran yang digeluti.

Namun merupakan wujud ketakutan akan keberingasan oknum guru. Saatnyalah, kita kampanyekan enjoy learning, yang mungkin selama ini selalu dipandang sebelah mata. Tapi, sebagian pengelola lembaga pendidikan agaknya mencibir. Mereka menggangap para peserta didik akan berkembang secara tidak terkontrol, mereka belajar sakarepe dhewe. 

Paradigma sakral hubungan guru dan murid yang mereka pegang selama ini, sepertinya tidak memberikan celah sedikitpun untuk model ini. Enjoy learning yang penulis inginkan bukanlah konsep pendidikan yang menafikan sakralitas guru di hadapan murid secara total melainkan menempatkan guru dalam kapasitasnya sebagai manusia pendidik yang berharap mampu menjadikan anak didiknya berhasil. 

Untuk mencapai hasil itu dengan berupaya meniadakan kerenggangan (suasana yang membuat tegang jika bersama guru). Guru harus dapat memosisikan dirinya sebagai rekan belajar yang menyenangkan bukan monster yang menakutkan. Kita harus menyadari, dalam tiap individu siswa ada sekian unek-unek ketidakpahaman ketika balajar, yang kadang takut atau malu untuk diungkapkan.

Ada sekian metode yang mengejawantahkan konsep enjoy learning. Misalnya “Laraiba” milik Hanifida, yang menyajikan sekian metode baru, mulai bagaimana cara menghapal cepat, balajar praktis, mudah dan menyenangkan. Di dunia bahasa Inggris, terdapat metode “fantastik brain” miliknya Mr Imron, yang relatif nyaman untuk diterapkan dan sangat enjoy, tanpa menafikan mutu.

Dalam bahasa Arab, telah populer pula metode “Amtsilaty” karya KH. Taufiqul Hakim, sebagai sebuah solusi belajar gramatika nahwu dan sharf secara cepat dan mudah. Model-model seperti ini sudah mulai diserap beberapa lembaga pendidikan semisal LPS. Al Aqobah di Jombang.

Simbol Agama dan Intrumen Politik

Oleh Erfani el Islamiy
Sumber : www.equator-news.com

Membaca Surah Yasiin bagi Umat Islam adalah sebuah amalan tersendiri yang diyakini memiliki fadilah dan keutamaan. Tetapi lain ceritanya jika di cover bacaannya terdapat foto seorang yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Hal inilah yang dilakukan Yosepha Dominica SP. beberapa waktu lalu yang telah membuat geram Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Umat (LKSAU) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar. (Equator, 06 Februari 2009) Pasalnya foto Caleg yang bersangkutan bukan beragama Islam. Ancaman pidana atas tuduhan penodaan agama pun kini menunggunya. Tetapi apakah sah-sah saja jika Caleg yang melakukan itu beragama Islam? Sebenarnya adakah kemungkinan simbol agama bisa menjadi instrumen untuk kampanye politik?, dan jika ada, sejauh mana ia dapat digunakan untuk tujuan itu?

Deretan pertanyaan itu mengerucutkan pembahasan kita kepada dua aspek hipotesis mendasar, yaitu aspek desakralisasi agama dan penodaan agama. Sakralitas agama menuntut eksistensi agama yang murni dari segala hal yang dapat merusak nilai-nilai sakral yang ada dalam ajaran suatu agama, baik yang merusak itu orang yang seagama atau pun dari lain agama. Sementara penodaan agama lebih kepada suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan mengatasnamakan agama tertentu baik yang bersangkutan beragama yang sama terlebih berlainan agama.
Ketika kampanye politik dianggap merupakan sesuatu yang independen dalam artian agama tidak menjadi bagian di dalamnya, maka bentuk apapun kegiatan atas nama politik itu ketika mengikutsertakan agama atau simbolnya sebagai instrumen, maka hal ini merupakan tindakan desakralisasi agama. Asumsi inilah yang kiranya bergulir di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya ketika simbol agama digunakan sebagai alat komersial suatu produk tertentu. Aksioma terhadap warna-warna tertentu pun menjadikan warna itu rawan penggunaannya. Mengecat Masjid dengan warna kuning misalnya, hal ini akan sangat rentan akan adanya anggapan miring dari masyarakat. Mereka akan menduga itu sebagai “kongkalikong” pihak Masjid dengan suatu provider produk telekomunikasi, atau mungkin warna partai tertentu. Hal-hal semacam inilah yang bisa saja menjadi sumber konflik di tengah umat beragama, jika saja cara berpikir mereka masih dihantui oleh aksioma-aksioma semacam itu. Padahal ada berapa warna sih dalam hidup ini, sementara ada berapa banyak pula jumlah produk atau partai yang ada. Tentu satu warna bisa dipakai oleh sekian item komersial dan politis.
Perkembangan politik di Indonesia ini terbilang pelik. Suasana panas hampir menjadi adat ketika Pemilu akan berlangsung, panas raga maupun panas jiwa. Masyarakat menjadi makhluk yang sensitif saat itu. Dunia politik menjadi semakin suram, bahkan belakangan ia telah gelap, akibat tindakan yang keluar dari koridor kemanusiaan. Sementara kegiatan itu atas nama politik. Makin kejamlah ia di mata rakyat. Sehingga politik hampir tidak memiliki citra positif. Oleh karena itu mayoritas umat beragama menolak jika simbol agama mereka menjadi embel-embel dalam berlangsungnya perjalanan politik itu. Kalau sudah begini, masihkah kita perlu bertanya ini salah siapa?
Pada saat yang sedemikian ini, agama menjadi satu-satunya wilayah suci yang tidak bisa diganggu-gugat, apalagi gangguan itu dilakukan oleh orang yang bukan bagian dari agama itu. Dan ketika itu terjadi sesungguhnya ada titik api yang hanya menunggu minyak dan ia akan terbakar hebat. Sebuah situasi yang disesalkan, apalagi dia hidup di daerah rawan konflik. Dan seketika itu, terjadilah yang namanya penodaan agama.
Agama sesungguhnya ingin menjadikan politik sebagai wahana dan wadah demokrasi yang sehat. Ada sekian batasan-batasan, dan aturan-aturan main yang telah gariskan demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bijaksana. Agama sesungguhnya tidak membatasi penggunaan simbol sebagai instrumen politik, asalkan politik yang dimaksud dibangun dan dijalankan atas ketentuan yang ada. Karena dengan simbol itu justru agama mengharapkan ada legitimasi yang sah dalam berpolitik agar rakyat benar-benar yakin apa yang mereka saksikan adalah representasi dari ajaran agama mereka. Sehingga dalam agama Islam dikenal adanya fiqh siyasah sebagai sebuah kumpulan aturan tentang bagaimana bernegara, membentuk pemerintahan yang baik, yang kesemuanya adalah unsur-unsur penting dalam kegiatan berpolitik. Namun kita telah telanjur menghadapi realita yang terbangun di dalamnya aksioma negatif atas dunia perpolitikan itu. Keluar dan meluruskan penyimpangan ini, adalah tugas penting sekaligus berat bagi siapa saja yang mendambakan politik dan kehidupan bernegara yang sehat. Dan selama realita politik kita belum menjadi manifestasi dari ajaran agama yang sesungguhnya, maka sebaiknya simbol agama sementara lebih pantas untuk dijadikan lambang sakralitas agama saja secara independen agar aksioma negatif terhadap politik itu tidak menular kepada agama.
Masih banyak wilayah yang tersedia sebagai lapangan kampanye politik yang relatif aman. Pendekatan social-cultural kepada masyarakat masih menjadi lapangan empuk prospek simpatik dari rakyat. Apalagi pembelajaran politik selama ini, tanpa disadari telah terpaksa membuat rakyat semakin berpikir instan, sehingga berpengaruh pada pilihan yang dapat secara instan membuat mereka tertawa. Satu kilo beras saat ini jauh lebih berarti ketimbang lima tingkat sekolah dengan fasilitas lengkap tetapi nanti. Mungkin mereka telah berpegang pada sebuah kata mutiara “telur hari ini lebih baik dari ayam esok hari”, entahlah.

Aktualisasi Silaturahim

Reaktualisasi Silaturahim
Oleh Erfani el Islamiy

Memang sudah menjadi budaya di kalangan umat Islam untuk saling kunjung mengunjungi baik antar sanak famili dan rekan sejawat, maupun kunjungan itu dalam rangka memulai sebuah hubungan baru. Istilah silaturahim pun akrab menjadi nama untuk kegiatan tersebut. Bahkan pada level tertentu, silaturahim menjadi sebuah ritual keagamaan yang berkonsekuensi dosa bila tidak dilakukan. Tak pelak, saking pentingnya, dalam Islam dijumpai legitimasi yang kuat kaitannya dengan hal tersebut. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Muhammad Jubair bin Muth’im disebutkan, bahwa tidak masuk surga mereka yang memutus silaturahim. Entah atas dasar inikah atau ada motifasi lain, yang jelas silaturahim telah membudaya, dan setidaknya sanksi sosial berupa anggapan miring masyarakat, akan muncul ketika ada person dalam masyarakat itu yang menutup diri dari pergaulan dan tidak terjalin silaturahim di antara mereka. Pertanyaan pun kini muncul, bahwa apakah sesempit itu kajian terhadap silaturahim itu, hingga semudah itu hak atas surga diancam akan dicabut?

Hadratu al syaikh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab “Tibyan”nya, menulis kajian eksklusif tentang silaturahim ini. Menurutnya, ada dua konsep silaturahim itu sesungguhnya, yaitu silaturahim dalam arti yang sesungguhnya, dan silaturahim yang diperluas maknanya. Jika dipreteli kata silaturahim itu adalah gabungan dua kata (idhofah) yaitu shillah yang berarti hubungan, dan rahim yang berarti rahim ibu, atau dimaksudkan untuk menunjuk arti kekeluargaan. Beliau mendefinisikan silaturahim dengan hubungan kekeluargaan yang dilandasi mahramiyah, yaitu pertalian kemahraman, kondisi mana seseorang haram menikah jika ada hubungan itu, misalnya ibu, ayah, kakek, nenek, paman, bibi (kandung), dll. Dan larangan tentang memutus tali silaturahim yang berkonsekuensi keterhapusan hak atas surga itu adalah pada silaturahim dalam pengertian pertama ini. Hal itu karena hubungan itu terjalin secara fitrah tanpa sebuah proposal permintaan terlebihdahulu. Memutusnya, berarti pelanggaran terhadap fitrah dari Tuhan. Sehingga wajar kiranya, jika surga harus dimarginalkan dari orang-orang yang demikian ini sebagaimana informasi hadits tadi.
Kemudian kategori berikutnya adalah, silaturahim yang keterjalinannya bukan secara fitrah, namun hubungan itu terwujud akibat interaksi positif (hubungan yang mubah bukan maksiat) seseorang dengan orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah, hubungan pertemanan, sahabat, rekan bisnis, kolega, dll. Sebagai konsekuensinya, ketika hal itu telah terjalin, maka ia pun wajib untuk dijaga, dan tidak boleh diputus. Memutusnya pun termasuk haram, namun taraf keharamannya tidak seberat kategori sebelumnya. Alasannya sederhana, yaitu karena keterjalinan hubungan pertemanan itu telah membawa kepada ikatan psikologis, yang berdampak pada kondisi hati tersakiti jika ternyata hubungan itu diputus. Melihat kronologinya, maka kategori yang kedua inipun tepat jika dinamakan sebagai shillatul ukhuwah, agar mudah kiranya kita membedakan antara keduanya.
Sedikit tentang tulisan K.H. Hasyim Asy’ari, bahwa ia merupakan paham yang representatif. Mengingat beliau seorang Indonesia dan tulisannya pun dibangun atas fenomena sosial yang dihadapinya saat itu. Dalam realitanya, memang hampir tidak ada perbedaan yang terlihat, ketika kalimat silaturahim itu digunakan dalam keseharian kita. Ketika berlebaran ke rumah orang tua, disebut silaturahim, dan ketika berkunjung ke tempat teman, pun silaturahim. Padahal ada aspek penting yang semestinya dipahami agar kebiasaan itu lebih selaras dengan ketentuan yang sesungguhnya. Membiarkan hal ini berlarut-larut, dikhawatirkan dapat memunculkan image negatif, terhadap aturan hukum yang ada dalam agama. Betapa beratnya jika semua hubungan yang terjadi itu dipahami sebagai silaturahim yang berdosa (menyebabkan tidak masuk surga) jika putus, sementara ada batasan-batasan tertentu yang digariskan. Kendati kita menerima pentingnya memahami silaturahim itu dalam cakupan yang menyeluruh, tetapi tidak boleh lantas menafikan subtansi pokok yang ada. Akhirnya klasifikasi terhadap silaturahim itupun, perlu untuk diobjektifitaskan. Agar ruh samahah (keluesan) sebagai warna dalam Islam dapat tampak sedianya.
Yang penting pula untuk diungkap adalah bagaimana menyambung silaturahim itu. Majunya zaman, berkonsekuensi pada tuntutan penyesuaian aturan. Seseorang dapat dengan mudah menanyakan kabar keluarganya nun jauh di sana, hanya dengan satu sampai dua baris sms dan dengan harga yang murah, kapan dan di mana saja. Tetapi apakah telah memenuhi maksud silaturahim itu hanya dengan demikian?
Ada cerita menarik yang membuat saya terilhami untuk menulis hal ini. Seorang kakek di Jawa yang memiliki saudari yang semenjak saudarinya itu berumur tiga bulan mereka telah berpisah, karena mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan. Kendati mereka selalu berhubungan lewat telepon, namun tetap saja, si kakek tidak puas. Baru ketika setelah sekian tahun, mereka akhirnya bertemu, dan pada saat itu barulah terasa keharuan yang tergambar lewat linangan air mata. Kepuasan batin, kiranya adalah kata kunci yang patut dipegang. Standarisasi yang kita pasang untuk menilai keterwujudan maksud silaturahim itu seharusnya memang terletak pada ketercapaian kepuasan batin seseorang. Jika demikian, maka sepintas ia bersifat personal. Namun secara psikologis, bertemu face to face bertatapmuka langsung adalah jauh lebih bisa untuk mewujudkan maksud silaturahim itu, yaitu kepuasan batin.
Akhirnya pemahaman yang benar yang dibalut dengan pemikiran objektif-empirik, sudah seharusnya menjadi landasan konsep beramal kita. Semoga hidayah Tuhan sebagai satu-satunya power menuju kebenaran hakiki itu, selalu menjadi pelita dalam tiap kita melangkah. Amiin.

Membangkitkan Kreatifitas Desa

Sumber : Pontianakpost

Membangkitkan Kreatifitas Desa
Oleh ; Erfani el Islamiy

Malam hari itu, tepatnya tanggal 18 Maret 2009, masyarakat desa Nusapati, kecamatan Sungai Pinyuh, berduyun-duyun memadati sebuah arena cukup luas, tepat di depan masjid Jami` Al Anwar. Hiruk-pikuk anak-anak seusia SD, muda-mudi, hingga orang dewasa, ikut meramaikan suasana malam itu. Beberapa petugas dari kepolisian ikut berjaga-jaga di beberapa titik arena. Tak lama berselang, beberapa pejabat desa dan kecamatan, serta tokoh agama dan masyarakat, pun turut hadir dalam acara itu. Sebuah layar berukuran lebar telah sedianya terpasang di salah satu sisi arena tersebut. Rupanya ada perhelatan akbar yang bakal digelar di tempat itu. Sebuah tulisan besar nan indah di pojok kanan arena, dengan jelas menyebut nama perheletan akbar itu, ‘Launching Film Risalah dari Dato` dan Website Desa Nusapati’. 
Sebuah pertunjukan yang jarang bahkan belum pernah ada di desa manapun di Kalimantan Barat. Pertunjukan yang menjadi jawaban dari tantangan kemajuan teknologi yang kian hari kian pesat. Nusapati tampil dengan percaya diri, membuat sebuah video dokumenter dengan judul Risalah dari Dato` dan website resmi desa. Sebuah dokumentasi-audiovisual yang murni disusun oleh putra-putra desa itu sendiri, dan teruntuk desa itu pula sebagai kado istimewa.

Menuju Otonomi Desa
Yang perlu kita sadari (terlepas dari berdebatan seputar kekuatan yuridisnya), bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengelola desanya secara otonom dalam bidang-bidang tertentu. Artinya kemajuan dan masa depan suatu desa sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kreatifitas masyarakatnya dalam melakukan terobosan-terobosan baru, yang diyakini memiliki prospek keuntungan untuk desa itu.
Otonomi desa yang terdapat dalam Penjelasan UU No. 32/2004 idealnya diatur dalam batang tubuh UU tersebut atau UU khusus mengenai desa yang seharusnya dibentuk, sebab jika hanya disebutkan dalam penjelasan tentunya tidak memiliki kekuatan normatif, karena penjelasan suatu undang-undang hanya menjadi pedoman dalam penerapan undang-undang agar tidak terjadi bias penafsiran. Jika dilacak dalam proses amandemen UUD 1945 yang lalu, sebenarnya agak mengherankan gagasan otonomi desa dalam Penjelasan UUD 1945 tidak diangkat dalam batang tubuh UUD 1945 sebagaimana kebanyakan pokok-pokok pikiran lain yang pernah terdapat dalam Penjelasan UUD 1945, yang kemudian diangkat dalam batang tubuh UUD 1945 agar punya daya ikat secara yuridis konstitusional.
Apapun itu, Nusapati telah mampu menunjukkan kreatifitas yang entah berapa lama ke depan, akan mampu memberikan hasil-hasil positif kaitannya dengan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelola desa ini, sudah seharusnya menyadari apa yang semestinya mereka lakukan sebagai tindaklanjut dari kreatifitas yang telah ada.

Pelajaran bagi Desa lain
Nusapati tidak saja telah selangkah lebih maju, melainkan telah mampu membuktikan eksistensinya sebagai desa yang memang patut untuk ditumbuhkembangkan di banyak aspeknya. Sesungguhnya ada pelajaran penting yang disampaikan dari perhelatan akabar itu, yaitu bahwa kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik yang menjadi dambaan setiap desa, sulit bahkan tidak akan pernah terwujud jika hanya menggantungkan diri kepada kebijakan pemerintah daerah yang kadang lewat regulasinya, desa selalu dikerdilkan keberadaannya. Apalagi jika tidak ada jalur politis yang dapat memperjuangkan nasib desa itu di dewan, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemajuan desa tak lebih dari hanya sekadar mimpi di siang hari, dan yang ada adalah desa yang hanya mampu berjalan di tempat, bahkan mungkin berjalan mundur. 
Kita harus menyadari bahwa desa adalah adalah benteng penyangga eksistensi bangsa yang vital sifatnya. Kalau bukan individu-individu kreatif dengan ide-ide inovatif yang lahir dari desa itu, maka akan kepada siapa lagi kita pertaruhkan masa depan desa?...  

IBADAH pOLISI

sumber : Surya 12/03/09

Ibadah Polisi
Kamis, 12 Maret 2009 | 8:07 WIB | Kategori: Warteg

JAJARAN kepolisian Jawa Timur, belakangan ini mencuat di media massa. Pasalnya, lewat Kapoldanya yang baru, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, aspek relijius di lembaganya mendapat perhatian serius. Sejak subuh hari, salat berjemaah kini menjadi menu wajib bagi polisi yang beragama Islam.

Tak luput jua polwan, jika dahulu mereka masih bisa diperhatikan betis kekarnya, kini jangankan betis, untuk sekadar melihat sehelai rambutnya saja sudah sulit. Mereka, lewat kebijakan kapolda baru ini, diimbau berbusana muslimah (berkerudung, atasan dan bawahan panjang). 

Ibadah itu tidak sesempit lubang jarum, walau jarum goni sekalipun. Ia adalah gambaran universalitas penghambaan yang melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Tuhan tidak melulu dapat dijumpai di masjid, atau saat-saat mana kita sedang berbusana yang menutup sekujur tubuh. Tapi, Tuhan akan selalu bersanding dengan hambanya selama dalam hati hambanya itu selalu ada Dia.

Kendati demikian, dalam agama ada prinsip-prinsip pokok yang memang harus diwujudkan sebagai pemenuhan status kehambaan yang mutlak. Prinsip-prinsip itu adalah adalah apa yang telah tersebut dalam rukun Islam, sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar menangguhannya. 

Setidaknya prinsip itulah yang selaiknya menjadi standar kemusliman seorang hamba. Sementara relijiusitas dapat dibentuk di luar aspek pokok itu. Masih terlalu banyak aspek eksternal yang dapat diwujudkan di dalamnya upaya relijiusisasi.

Bagi anggota polisi, selain standardisasi itu, yang pokok adalah keberadaannya dalam masyarakat sebagai insan-insan pelaksana keamaanan dan pelayanan masyarakat di bidangnya. Itulah sesungguhnya bentuk ibadah paling besar bagi seorang polisi. 

Kita patut menghadiahkan apresiasi positif yang setinggi-tingginya terhadap semangat relijiusisasi di jajaran kepolisian Jawa Timur. Namun akan lebih bijak jika pemahaman yang dibangun, kita landasakan pada cara berpikir yang realistis, objektif, dan tepat sasaran. Semoga ada pencerahan yang lebih baik, dan semoga kinerja kepolisian semakin maju lewat relijiusisasi itu.

Oleh Erfani el Islamiy
Mahasiswa Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.

IBADAh

MENULIS

Mencari Tabib Demokrasi
Oleh ; Erfani el Islamiy

Seharusnya tidak patut lagi kita pertanyakan kesiapan KPU menjelang Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Karena siap adalah yang semestinya menjadi jawaban. Namun realita yang terjadi, seolah memaksa kita untuk kembali bertanya akan kesiapan itu. Sejak pemberitaan terkait minimnya sosialisasi pemilu, sampai yang paling hangat saat ini yaitu polemik surat suara, agaknya merupakan sederet alasan yang cukup bagi rakyat untuk berhipotesis bahwa KPU nyatanya memang belum begitu siap. Rakyat yang telah sekian lama tidak diuntungkan dengan lembaga pemilu ini, tak berlebihan jika akhirnya mereka harus meredam sementara kepercayaan mereka terhadap media demokrasi yang satu ini.
Membangun kepercayaan rakyat untuk mengiyakan pemilu untuk kesekian kalinya ini, tentu merupakan tugas berat. Mereka sadar, adanya kerancuan perihal teknis awal penyelenggaraan pemilu itu, adalah representasi kelanjutan teknis itu ketika nantinya suara itu terkumpul. Celah-celah kecurangan kian melebar jika teknis-teknis di lapangan sampai saat ini belum dibenahi. Lantas apa artinya ikhtiar mereka dengan berbodong-bondong menuju bilik suara, jika pada akhirnya hanya akan menjadi penyempurna adegan sandiwara politik semata. Tidak salah jika akhirnya muncul spekulasi negatif terkait prospek kecurangan pada hasil pemilu itu nantinya. 
Sementara yang tidak bisa kita tutupi dari realita nafas demokrasi di negeri ini adalah sederet kasus-kasus yang sejatinya tidak mencerminkan ruh demokrasi yang semestinya, hal mana peran serta rakyat adalah indikatornya. Di tengah kelaparan rakyatnya, sebagian mereka justru bersendawa kekenyangan, ironisnya makanan itu tak seutuhnya halal. Ada sekian nyawa yang tertaruhkan hanya dalam sekali 'legean'. Di tengah kesengsaraan rakyatnya mengetuk pintu demi pintu perusahaan guna menyingahi sebidang pekerjaan dengan ijazah yang bertahun-tahun ia perjuangkan, sebagian mereka justru dengan sangat mudah mendudukkan sanak famili di bangku-bangku terhormat dengan tanpa perlu mengetuk pintu apalagi menyodorkan selembar kertas betuliskan simbol-simbol prestasi terlebih dahulu.
Sekian pemandangan ganjil tetapi berlanjut terus itu, sudah sangat cukup bagi kita untuk bukan lagi berhipotesis melainkan berkesimpulan, bahwa demokrasi negara ini memang sedang sakit. Sakit menahun yang tak kunjung pulih. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 lalu harus dipahami sebagai salah satu resep yang diharapkan mampu memulihkan penyakit menahun yang bersarang dalam demokrasi itu. Sasaran empuk resep itu agaknya tertuju kepada para pemilik sementara kursi-kursi terhormat di dewan. Kendati telah berbagai macam cara ditempuh untuk membasmi penyakit itu sampai ke sarang-sarangnya, namun tetap saja gejala itu muncul. Artinya perlu resep lain yang lebih ampuh guna meraih mimpi kesembuhan demokrasi kita.
Obat Demokrasi
Pernahkah kita merenung bagaimana wakil rakyat itu dipilih? Jika Anda menjawab lewat pemilu, maka jawaban Anda perlu dikongkritkan. Yang seharusnya menjadi jawaban anda adalah mereka dipilih lewat sebuah pagelaran akbar, yang disebut pesta demokrasi. Pesta demokrasi, istilah itulah yang populer dipinjam untuk mengundang rakyat agar berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. Namun yang terjadi justru efek istilah itu tidak berpihak kepada rakyat, buktinya secara komulatif, persentase angka golput dalam tiap pemilu cukup tinggi, artinya banyak yang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya kendati kegiatan itu bernama pesta. Efek yang justru muncul adalah terjadi kepada mereka yang terpilih dalam pesta itu, ya orang biasa yang lewat pesta itu mereka menjadi bak orang luar biasa. Karena merasa menang dalam pesta pertarungan akbar menyingkirkan sekian lawan politik, tak ayal jika selanjutnya mereka berfoya-foya mengabiskan masa kemenangan dengan segala macam cara, menghamburkan uang, main perempuan, dll. Semuanya adalah imbas psikologis dari padanan kata 'pesta demokrasi' yang telah telanjur dipakai untuk mengonotasikan pemilihan umum yang ramai.
Melihat fakta tidak sehatnya raga dan jiwa demokrasi di negara ini, maka yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang bebau hura-hura seperti yang terimage dari kata pesta. Melainkan obat, ya, 'obat demokrasi'. Ketika rakyat sadar akan kondisi sakit menahun yang bersarang di demokrasi itu belum kunjung pulih bahkan semakin parah, maka dengan sadar pula mereka bersungguh-sungguh untuk mencari obatnya. Tentu obat yang dimaksud bukanlah berbentuk kapsul atau tablet, melainkan sebuah sistim demokrasi yang betul-betul merupakan representasi demokrasi yang sesungguhnya, hal mana suara rakyat selalu didengar dan diperjuangakan secara seksama dan bijaksana, sehingga peran serta rakyat sebagai content utama negara, dapat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.
Tabib Demokrasi
Setelah racun demokrasi itu disingkirkan, dari yang awalnya pesta menjadi obat, maka kita masih perlu mencari subyek-subyek handal yang diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang sehat. Kehandalan itu dapat dinilai dari integritas dan kredibilitas yang tidak saja memiliki jaminan mutu, tetapi dapat menumbuhkan keyakinan yang kuat dalam hati rakyat, yang pada akhirnya memunculkan inisiatif untuk memasrahkan amanah memikul baban aspirasi itu kepada subyek-subyek yang dimaksud.
Bahasa (kata) yang tepat yang dapat dipinjam untuk menyebut subyek-subyek di atas adalah 'tabib demokrasi', sebagai profesi yang paling kompeten untuk meramu obat demokrasi yang dimaksud. Maka pemilu legislatif mendatang, adalah ajang dan kesempatan berikhtiar bagi rakyat untuk menilai calon-calon tabib yang memiliki integritas dan kredibiltas yang mumpuni sebagaimana disebut sebelumnya. Ketika beberapa calon itu telah resmi dikukuhkan sebagai tabib demokrasi, maka tugas mereka selanjutnya adalah mendiaknosa penyakit yang ada untuk selanjutnya meramu sebentuk resep ampuh guna memulihkan penyakit itu. Dan mereka tidak lagi memiliki peluang dan kewajaran untuk berfoya-foya dan berhura-hura sebagaimana beberapa pendahulu mereka yang terpilih dalam ajang pesta demokrasi. Selama ramuan dan resep obat itu belum mampu menunjukkan hasil, maka tugas mereka belumlah selesai. Kesembuhan bagi penyakit demokrasi ini memang tidak dapat secara instant diperoleh laiknya pasien-pasien Ponari, sang tabib fenomenal itu. Melainkan perlu tahapan-tahapan politis dan ide-ide innovatif yang jitu dan cemerlang, hal itulah yang dimaksud dengan resep ampuh itu. Namun jika ada tabib demokrasi yang sejenis dengan Ponari, kenapa tidak? Toh, itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun yang sedemikian ini tidaklah lantas patut menjadi sebuah pengharapan, ia hanya akan ada lewat fadhal (karunia atas inisiatif Tuhan secara prerogatif).
Lantas secara umum, standarisasi apa yang diperlukan untuk menilai kepatutan calon tabib demokrasi yang berprospek mewakili rakyat? Bercermin dari catatan sejarah dunia yang fenomenal, kita diingatkan kepada sosok Muhammad saw, yang diakui sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka keluhuran kepribadian, agaknya tidak usang dan tidak akan pernah usang untuk kita tempatkan sebagai standarisasi yang dimaksud, agar darinya dapat diterawang keberadaan signal integritas, kredibilitas, juga kapabilitas yang mumpuni. Keluhuran kepribadian akan selalu up date yang tidak patut jika harus mencibir jika mendengarnya.
Belum terlambat kiranya jika mulai saat ini upaya penerawangan itu dilakukan secara seksama dan cermat, dan sebagai usul, agar ikut pula disertakan dalam upaya itu adalah aspek-aspek transedental-religius sebagai patokan nilai ketuhanan yang obsolut kebenarannya (hidayah). Akhirnya bagi rakyat Indonesia, secara santun saya ucapkan selamat berikhtiar di pemilu legislatif 9 April mendatang, semoga hidayah Tuhan sebagai power utama dalam hidup ini, selalu menjadi haluan setiap ikhtiar itu. amiin.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang
Ketua Ikatan Santri Khatulistiwa (IKSWA) Kalimantan Barat di Jombang

IDENTITAS DIRI
Nama : E R F A N I
Nama populer : Erfani el Islamiy
Tempat/tgl lahir : Nusapati, 20 Oktober 1985
Domisili : PP. Al Aqobah, Kwaron Diwek Jombang, Jatim 61471
Contact person : 085259603720
No. Rek : BCA. Cab. Jombang : 1130611237 

Riwayat Pendidikan
SD : SDN. NO. 12 Nusapati, Kec. Sui. Pinyuh. Kab. Pontianak Kal-Bar
Menengah Pertama : MTs. (Pondok Pesantren) Darussalam, Sengkubang, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Pontianak, Kal-Bar
Menengah Atas : MASS (Pondok Pesantren) Tebuireng, Jombang, Jatim
Sekolah Tinggi : Fakultas Syariah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang, Jatim
Saat ini : Konsentrasi Pemikiran Hukum Islam Program Magister Studi Agama Islam Pascasarjana IKAHA Tebuireng Jombang, Jatim

Pengalaman Menulis
- Buku Kurikulum Bahasa Arab untuk MTs. Penerbit Yudhistira, Bogor ; 2007
- Beberapa Artikel di Koran Surya (Ponari dan Belenggu Wacana, Enjoy Learning, Ibadah Polisi), Koran Equator (Kal-Bar)_(Simbol Agama dan Instrumen Politik), Pontianakpost (Membangkitkan Kreatifitas Desa) dll.
- Paper (Wisata Ziarah Perspektif Islam), Skripsi (Implementasi Jaminan Berlaku Adil dalam Poligami), dan beberapa Artikel Lokal.
- Naskah Film Dokumenter Risalah dari Dato` (Dokumentasi Desa Nusapati, 2009)